Pengikut

Kamis, 13 Desember 2012

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Lampung Barat Aset Tetap

Diposting oleh Unknown di 00.12 1 komentar

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Lampung Barat
Aset Tetap

            Pemerintah daerah Lampung Barat hanya menyebutkan dan menetapkan 10 butir kebijakan akuntansi untuk aset tetap, yang mencakup:
1.      Definini aset tetap.
2.      Kriteria/ klasifikasi aset tetap.
3.      Sumber dana untuk aset tetap.
4.      Enam pos aset tetap.
5.      Definisi tanah.
6.      Ketentuan peralatan dan mesin.
7.      Ketentuan gedung dan bangunan.
8.      Ketentuan jalan, irigasi, dan jaringan.
9.      Aset tetap lainnya.
10.  Ketentuan konstruksi dalam pengerjaan.
            Sebagian besar dari sepuluh butir kebijakan ini diambil sama persis dengan apa yang disebutkan di PSAP.  Pemerintah daerah Lampung Barat tidak merinci secara luas seperti yang telah disebutkan di PSAP mengenai pengungkapan, penyajian, pelepasan, penghentian, penilaian kembali, penetapan masa manfaat, metode dan persyaratan penyusutan, aset bersejarah, pertukaran aset, biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan pengukuran aset tetapnya, namun menyebutkan lebih rinci mengenai definisi atau ketentuan yang lebih rinci seperti tanah, peralatan dan mesin dan sebagainya yang di PSAP hanya disebutkan klasifikasinya, tidak beserta penjelasannya. Berikut adalah 10 butir kebijakan akuntansi aset tetap Pemerintah Daerah Lampung Barat:

Aset Tetap

01                Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
(sama dengan PSAP)
02                Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
(a)                Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b)               Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(c)                Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(d)               Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
                (sama dengan PSAP)
03                Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
            (sama dengan PSAP, namun PSAP menyebutan secara rinci penjelasan mengenai pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran aset lainnya).
04                Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu:
(a)                Tanah;
(b)               Peralatan dan Mesin
(c)                Gedung dan Bangunan;
(d)               Jalan, Irigasi dan Jaringan;
(e)                Aset Tetap Lainnya;
(f)                Konstruksi dalam Pengerjaan.
                (sama dengan PSAP)
05                Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
(dijelaskan lebih rinci dari yang ada di PSAP)
06                Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat laboratorium; dan alat kedokteran.
(dijelaskan lebih rinci dari yang ada di PSAP)
07                Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung; instalasi; dan monumen.
(dijelaskan lebih rinci dari yang ada di PSAP)
08                Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; dan jaringan
(dijelaskan lebih rinci dari yang ada di PSAP)
09                Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, serta alat persenjataan.
(aset tetap lainnya ini tidak disebutkan di PSAP namun dijelaskan lebih lanjut di PSAP pada bagian aset bersejarah)
10                Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.
(dijelaskan lebih rinci dari yang ada di PSAP).


Rabu, 31 Oktober 2012

TUGAS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK- kasus pemerintah kabupaten Tanahmas Raya

Diposting oleh Unknown di 06.08 0 komentar


TUGAS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
kasus pemerintah kabupaten Tanahmas Raya


kasus bisa di download disini klik here
jawaban kasus bisa di download disini klik here


Selasa, 23 Oktober 2012

Diposting oleh Unknown di 21.52 0 komentar

PERBEDAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA


Ekonomi AS ialah salah satu yang terpenting di dunia. Banyak negara telah menjadikan dolar AS sebagai tolok ukur mata uangnya, artinya berharga atau tidaknya mata uang mereka ditentukan oleh dolar. Sejumlah negara menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Bursa Saham AS dipandang sebagai indikator ekonomi dunia.
Standar Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional berkompetisi sebagai standar internasional yang dapat diterima sebagai standar pelaporan keuangan untuk pasar modal di dunia dan di Amerika  Serikat. Standar Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional dikembangkan dalam praktek akuntansi untuk sector privat dan lebih menekankan  pada kepentingan shareholder. Sedangkan standar di Jerman dikembangkan untuk kepentingan stakeholder termasuk didalamnya untuk kepentingan pajak.
Peneliti mengekspektasikan bahwa laba yang dihasilkan oleh standar akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional memiliki tingkat relevansi yang tinggi daripada laba yang dihasilkan oleh standar akuntansi Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan relevansi nilai terhadap laba akuntansi yang dihasilkan oleh standar akuntansi Jerman, Standar akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional.
Akuntansi pemerintahan sendiri merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi yang sudah cukup lama dikenal di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Hal ini terbukti, karena sej ak tahun 1921, Amerika Serikat telah memiliki Undang-undang Budget and Accounting Act tahun 1921) yang kemudian pada tahun 1950 disempumakan menjadi Budget and Accounting Procedure Act tahun 1950. Pada intinya dalam Undang undang tersebut telah diatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, misalnya adanya ketentuan yang mengharuskan kepada Kepala GAO (Governmen tal Accounting Office/Comptroller General) untuk menetapkan:

1. Formulir, sistem dan prosedur mengenai penyediaan dana dan akuntansi dana pada badan-badan federal; 2. Prinsip-prinsip, standar dan persyaratan akuntansi lainnya yang harus dilaksanakan oleh badan-badan federal, termasuk integrasi akuntansi antara eksekutif dan Treasury Department.


Kualifikasi dan regulasi di bidang akuntansi
Di Amerika Serikat, akuntan yang berpraktek disebut Certified Public Accountant (CPA), Certified Internal Auditor (CIA) dan Certified Management Accountant (CMA). Perbedaan jenis sertifikasi adalah dalam hal jenis-jenis jasa yang ditawarkan, walaupun mungkin saja satu orang memiliki lebih dari satu sertifikat. Sebagai tambahan, banyak pekerjaan akuntansi dikerjakan oleh seseorang tanpa memiliki sertifikasi namun di bawah pengawasan seorang akuntan bersertifikat.
Sertifikasi CPA dikeluarkan di negara bagian tempat kedudukan yang bersangkutan berupa ijin untuk menawarkan jasa auditing kepada publik, walaupun kebanyakan kantor akuntan juga menawakan jasa akuntansi, perpajakan, bantuan litigasi dan konsultansi keuangan lainnya. Persyaratan untuk mendapat sertifikat CPA bervariasi di antara negara bagian, namun ujian Uniform Certified Public Accountant diharuskan di setiap negara bagian. Ujian ini dibuat dan diperiksa oleh American Institute of Certified Public Accountants.
Sertifikasi CIA dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), yang diberikan kepada kandidat yang lulus dalam empat bagian ujian. CIA kebanyakan memberikan jasanya kepada pemberi kerja langsung bukan kepada publik.
Sertifikasi CMA diberikan oleh Institute of Management Accountants (IMA), yang diberikan kepada kandidat yang dinyatakan lulus dalam empat bagian ujian dan memenuhi pengalaman praktek tertentu berdasarakan ketentuan IMA. CMA kebanyakan memberikan jasanya kepada pemberi kerja langsung bukan kepada publik. CMA juga bisa menawarkan jasanya kepada publik, namun dengan lingkup yang lebih kecil dibanding CPA.
Biro Statistik Tenaga Kerja (Bureau of Labor Statistics) dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (United States Department of Labor) memperkirakan ada sekitar satu juta orang yang bekerja sebagai akuntan dan auditor di Amerika Serikat.
Prinsip akuntansi yang digunakan di Amerika Serikat yaitu prinsip akuntansi berterima umum
Badan standar akuntansi di Amerika Serikat
o    American Institute of Certified Public Accountants
o    Financial Accounting Standards Board
o    Governmental Accounting Standards Board
o    Federal Accounting Standards Advisory Board
o    Securities and Exchange Commission
Selama ini praktik akuntansi pemerintahan yang dikenal di Indonesia lebih banyak bersumber pada ICS (Indische Comptabiliteits Wet), yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan pelaksanaan APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan akuntansi pemerintahan dalam arti akuntansi dana, bare dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1980.
            Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Wacana untuk menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, tetapi untuk menerbitkan SAP yang mendekati sempurna memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya PP ini sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP.
Penyusunan SAP sendiri dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi komersial, dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Terpacu oleh hal itu, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI mulai memprakarsai penyusunan SAP. Bergulirnya reformasi di Indonesia semakin menambah kuat dorongan untuk segera disusunnya SAP, hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara.

Selasa, 16 Oktober 2012

Diposting oleh Unknown di 23.53 0 komentar

LAPORAN KEUANGAN DAERAH SELURUH INDONESIA 2011

berikut ini adalah laporan keuangan daerah seluruh Indonesia, silahkan  KLIK HERE :))

Minggu, 30 September 2012

portrait.me

Diposting oleh Unknown di 02.31 0 komentar


hijabest !

Diposting oleh Unknown di 02.11 1 komentar

WEARING BEST  FOR HIJABEST!





sumber:  gogirlmagazine


Diposting oleh Unknown di 01.14 0 komentar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012
Dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012, jumlah anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.209.673.014.000,00; sedangkan jumlah anggaran Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.1.247.475.077.000,00. Dengan demikian, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp.37.802.063.000,00 yang direncanakan ditutup dari Pembiayaan Neto sebesar Rp.37.802.063.000,00. Anggaran Daerah masih dinominasi oleh Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berjumlah Rp.1.132.323.635.000,00 (93,61 %) sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.77.349.379.000,00 (6,39 %) dari total Pendapatan Daerah.
        Pada pos anggaran belanja Daerah, urusan wajib Pendidikan mendapatkan proporsi tertinggi yaitu 56,05 %. Jumlah yang tinggi. Semoga dengan besarnya alokasi tersebut bisa semakin memajukan pendidikan di daerah Pemalang dan tentunya mencetak generasi penerus pembangun Kabupaten Pemalang tercinta. J


sumber: pemalangKab.go.id

APBN TAHUN 2012

Diposting oleh Unknown di 00.49 0 komentar
APBN TAHUN 2012




Untuk menambal APBN 2012, pemerintah akan menerbitkan surat utang sebesar Rp 63,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mengejar target surat utang hingga akhir tahun Rp 270,4 triliun. Miris.
"Realisasi penerbitan surat utang hingga 18 September lalu sebesar Rp 206,8 triliun. Kita akan menerbitkan surat utang lagi sebesar Rp 63,6 triliun hingga akhir tahun," kata Pjs Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan selepas konferensi pers Penerbitan ORI009 di Gedung Frans Seda Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Menurut Robert, rincian surat utang pemerintah yang telah diterbitkan adalah Rp 161,2 triliun berupa Surat Utang Negara (SUN). Sebesar Rp 39 triliun berupa obligasi global, sedangkan sisanya obligasi domestik. Sumber: kompas.com.
Wah Indonesia, are u ready to go?:)
 Cek APBN 2012 klik here!
So Indonesia, are u ready to go?

tambahan sumber: kompas.com

RAPBN TAHUN 2013

Diposting oleh Unknown di 00.25 0 komentar
RAPBN TAHUN 2013




Setelah kemarin saya sempat menampilkan laporan keuangan pemerintah di posting saya sebelumnya, sekarang giliran saya mereview RAPBN 2013 yang mungkin merupakan gambaran atau 'wajah' perekonomian Indonesia di tahun 2013. Baca selengkapanya klik here!

Peningkatan pertumbuhan ekonomi global akan diiringi pula perbaikan aktivitas perdagangan dunia, yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. meningkatnya aktivitas perdagangan terlihat lebih signifikan terjadi di negara-negara maju. adalah suatu tantangan bagi Indonesia untuk melangkah lebih baik di tahun 2013:)


Selasa, 18 September 2012

Diposting oleh Unknown di 03.08 0 komentar
'Mint'ded ! 


Diposting oleh Unknown di 02.20 0 komentar

HOW CUUUUUUTE!!!!

Minggu, 16 September 2012

Tugas Akuntansi Sektor Publik

Diposting oleh Unknown di 22.00 0 komentar
Ngintip laporan keuangan pemerintah tahun 2011& 2012 yuuuk...enjoy these! :)






sumber:   www.pembendaharaan.go.id 


 

Life is........ Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos