PERBEDAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA
Ekonomi AS ialah salah satu yang terpenting di dunia. Banyak
negara telah menjadikan dolar AS sebagai tolok ukur mata uangnya, artinya
berharga atau tidaknya mata uang mereka ditentukan oleh dolar. Sejumlah negara
menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Bursa Saham AS dipandang sebagai
indikator ekonomi dunia.
Standar
Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional berkompetisi
sebagai standar internasional yang dapat diterima sebagai standar pelaporan
keuangan untuk pasar modal di dunia dan di Amerika Serikat. Standar
Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional dikembangkan
dalam praktek akuntansi untuk sector privat dan lebih menekankan pada
kepentingan shareholder. Sedangkan standar di Jerman dikembangkan untuk
kepentingan stakeholder termasuk didalamnya untuk kepentingan pajak.
Peneliti
mengekspektasikan bahwa laba yang dihasilkan oleh standar akuntansi Amerika
Serikat dan Standar Akuntansi Internasional memiliki tingkat relevansi yang
tinggi daripada laba yang dihasilkan oleh standar akuntansi Jerman. Penelitian
ini bertujuan untuk membandingkan relevansi nilai terhadap laba akuntansi yang
dihasilkan oleh standar akuntansi Jerman, Standar akuntansi Amerika Serikat dan
Standar Akuntansi Internasional.
Akuntansi pemerintahan sendiri merupakan salah
satu cabang dari bidang akuntansi yang sudah cukup lama dikenal di
negara-negara maju, khususnya di Amerika
Serikat. Hal ini terbukti, karena sej ak tahun 1921, Amerika Serikat telah
memiliki Undang-undang Budget and Accounting
Act tahun 1921) yang kemudian pada tahun 1950 disempumakan menjadi Budget and Accounting Procedure Act tahun
1950. Pada intinya dalam Undang undang tersebut telah diatur mengenai
berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik akuntansi pemerintahan
di Amerika Serikat, misalnya adanya ketentuan yang mengharuskan kepada Kepala
GAO (Governmen tal Accounting Office/Comptroller General) untuk menetapkan:
1. Formulir, sistem dan prosedur mengenai penyediaan dana dan akuntansi dana pada badan-badan federal; 2. Prinsip-prinsip, standar dan persyaratan akuntansi lainnya yang harus dilaksanakan oleh badan-badan federal, termasuk integrasi akuntansi antara eksekutif dan Treasury Department.
Kualifikasi dan
regulasi di bidang akuntansi
Di
Amerika Serikat, akuntan yang berpraktek disebut Certified Public
Accountant (CPA), Certified Internal Auditor (CIA)
dan Certified Management Accountant (CMA). Perbedaan jenis
sertifikasi adalah dalam hal jenis-jenis jasa yang ditawarkan, walaupun mungkin
saja satu orang memiliki lebih dari satu sertifikat. Sebagai tambahan, banyak
pekerjaan akuntansi dikerjakan oleh seseorang tanpa memiliki sertifikasi namun
di bawah pengawasan seorang akuntan bersertifikat.
Sertifikasi CPA
dikeluarkan di negara bagian tempat kedudukan yang bersangkutan berupa ijin
untuk menawarkan jasa auditing kepada publik, walaupun kebanyakan kantor
akuntan juga menawakan jasa akuntansi, perpajakan, bantuan litigasi dan
konsultansi keuangan lainnya. Persyaratan untuk mendapat sertifikat CPA
bervariasi di antara negara bagian, namun ujian Uniform Certified
Public Accountant diharuskan di setiap negara bagian. Ujian ini dibuat
dan diperiksa oleh American Institute of Certified Public Accountants.
Sertifikasi CIA
dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), yang
diberikan kepada kandidat yang lulus dalam empat bagian ujian. CIA kebanyakan
memberikan jasanya kepada pemberi kerja langsung bukan kepada publik.
Sertifikasi CMA
diberikan oleh Institute of Management Accountants (IMA), yang
diberikan kepada kandidat yang dinyatakan lulus dalam empat bagian ujian dan
memenuhi pengalaman praktek tertentu berdasarakan ketentuan IMA. CMA kebanyakan
memberikan jasanya kepada pemberi kerja langsung bukan kepada publik. CMA juga
bisa menawarkan jasanya kepada publik, namun dengan lingkup yang lebih kecil
dibanding CPA.
Biro Statistik
Tenaga Kerja (Bureau of Labor Statistics) dari Departemen Tenaga Kerja
Amerika Serikat (United States Department of Labor) memperkirakan ada
sekitar satu juta orang yang bekerja sebagai akuntan dan auditor di Amerika
Serikat.
Prinsip akuntansi yang digunakan di Amerika
Serikat yaitu prinsip akuntansi berterima umum
Badan
standar akuntansi di Amerika Serikat
o American Institute of Certified Public
Accountants
o Financial Accounting Standards Board
o Governmental Accounting Standards
Board
o Federal Accounting Standards Advisory
Board
o Securities and Exchange Commission
Selama ini praktik akuntansi pemerintahan yang
dikenal di Indonesia lebih banyak
bersumber pada ICS (Indische
Comptabiliteits Wet), yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan
keterkaitannya dengan pelaksanaan APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Sedangkan akuntansi pemerintahan dalam arti akuntansi dana, bare dikenal di
Indonesia pada sekitar tahun 1980.
Meskipun lembaga
pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi
dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi
pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga
memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan. Wacana untuk menerbitkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, tetapi untuk
menerbitkan SAP yang mendekati sempurna memang bukanlah pekerjaan yang ringan.
Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah menerbitkan PP Nomor
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya PP ini
sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena
untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP.
Penyusunan SAP sendiri dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi
komersial, dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Terpacu oleh hal itu, Badan Akuntansi
Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI mulai memprakarsai penyusunan
SAP. Bergulirnya reformasi di Indonesia semakin menambah kuat dorongan untuk
segera disusunnya SAP, hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat Indonesia
yang menginginkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara.
0 komentar:
Posting Komentar